Surabaya – Hampir 77 tahun Indonesia merdeka, inflasi pada sektor pangan menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) saat ini. Pada Juli 2022, inflasi Indonesia mencapai 4,94% hampir menyentuh angka 5% dan adanya prediksi bahwa 2023 akan membuat ekonomi dunia gelap menjadi sebuah sirine bahaya bagi perekonomian Indonesia. Untuk menghadapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku setiap bulannya melakukan misi dagang untuk menekan inflasi di daerahnya.
“Kami hampir setiap bulan melakukan misi dagang dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ter-support cukup signifikan dari misi dagang antar pulau, antar provinsi. Biasanya, kami juga menindaklanjuti dengan MoU (Memorandum of Understanding) antar gubernur-gubernur, antar kepala-kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan juga biasanya ada bupati dan walikota yang ikut untuk melakukan misi dagang,” ujar Khofifah dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8/2022).
Dia menambahkan bahwa cabai yang masuk dalam sektor holtikultura menjadi salah satu penyebab inflasi dan hal ini butuh perhatian dari segala pemangku kebijakan.
“Saya datang ke Ponorogo datang ke petani, kenapa produksi menjadi turun dan agak signifikan? Biasanya memetik setiap hari, tapi kata mereka waktu itu hanya dapat memetik seminggu dua kali. Ternyata ada pengaruh dari iklim global dan hama. Jadi, kalau misalnya ada support tertentu untuk sektor holtikultur mengenali masalah-masalah di lapangan itu penting,” lanjut mantan Menteri Sosial RI ini.
Secara tidak langsung pernyataan itu menuntut pemangku kebijakan untuk mengetahui secara langsung masalah yang terjadi pada sektor holtikultura agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif bagi seluruh pelaku ekonomi dari produsen sampai konsumen.
Baca juga: Tingkatkan Pertumbuhan Ekspor Jatim, LPEI Bangun Desa Devisa Kluster Udang
“Contohnya jagung yang menjadi pakan ternak, ketika ingin mengeluarkan subsidi untuk jagung, apakah untuk transportasi atau petani? Pola-pola ini penting untuk diidentifikasi sehingga dapat menjadikan kebijakan subsidi tersebut menjadi riil bagi peternak maupun petani,” imbuhnya.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional,yaitu 5,74% year-on-year (YOY). Sementara persentase pengangguran mengalami penurunan yang relatif signifikan sejak Februari 2022 dan 34,38%-nya berada pada sektor pertanian.
“Kalau sektor pertanian ini bagus maka serapan tenaga kerjanya juga bagus,” jelas Khofifah.
Lebih jauh, dia juga menjelaskan bahwa ada daerah-daerah tertentu di Jawa Timur maupun Indonesia yang harus saling melakukan sinkronisasi dari lembaga teratas sampai ke bawah agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
“Gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) membutuhkan strong partnership dan strong komitmen diantara seluruh elemen strategis di negeri ini,” pungkasnya. (Fat)