Jakarta-Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 mewaspadai adanya risiko penularan virus corona di transportasi publik imbas dari diberlakukannya ganjil genap di DKI Jakarta.
Ia pun menjelaskan bahwa kewaspadaan pihaknya ini didasarkan pada kekhawatiran akan adanya peningkatan penggunaan transportasi umum dalam mobilitas masyarakat.
“Laporan yang kami terima, kami lihat karena ganjil genap ada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk, dan ini menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apa memiliki kontribusi penularan serta bagaimana mengendalikannya,” ucap Wiku di BNPB, Senin, 31 Agustus 2020.
Wiku menambahkan, bila memungkinkan, pemerintah daerah dapat menerapkan peraturan dan sanksi sosial lain untuk menegakkan kedisiplinan pada protokol kesehatan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
“Mungkin perlu menerapkan denda dan sanksi [agar masyarakat disiplin], proses seperti ini juga terkait dengan policy [kebijakan] terkait PSBB itu perlu di-review juga terkait aturan ganjil genap,” jelas Wiku.
Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya pengawasan dan perhatian khusus terhadap spot-spot yang dapat menjadi cluster baru penyebaran virus corona, seperti sarana transportasi dan perkantoran.
“Transportasi umum tetap ketat tidak boleh ada kepadatan dan terus jaga jarak, juga pengawasan di perkantoran harus dijaga betul sehingga kapasitas maksimal 50 persen,” pungkasnya.
Sekedar informasi, sistem ganjil genap mulai diterapkan pada awal Agustus lalu. Pemda DKI mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap ini adalah rem darurat untuk mencegah cluster virus corona perkantoran.
