Jakarta – Hanawijaya dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Pencopotan posisi direktur utama ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Kalsel, yang digelar Rabu 8 Februari 2023.
“Secara mendadak dalam RUPS Tahunan saya sudah tidak jadi Dirut per tanggal 8 Februari 2023,” ungkap Hanawijaya kepada The Finance, Minggu 12 Desember 2023.
RUPS tersebut juga mengukuhkan Hatmansyah sebagai komisaris utama dan menunjuk Fachruddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut merangkap direktur bisnis.
Perjalanan Hanawijaya sebagai Direktur Utama Bank Kalsel terbilang cukup singkat. Pria yang pernah berkiprah di Bank Jateng dan Bank Mandiri ini ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Kalsel berdasarkan Akta RUPS Sirkular No. 25 tanggal 30 November 2021.
Lengsernya Hanawijaya sebagai Direktur Utama Bank Kalsel menimbulkan pertanyaan publik. Pasalnya selama kurang lebih satu tahun tiga bulan menduduki posisi Dirut, Hanawijaya mampu membawa Bank Kalsel mencatatkan kinerja yang positif.
Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), Per September 2022, aset Bank Kalsel tumbuh 18,77% menjadi Rp18,52 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15,59 triliun (year on year/yoy).
Pertumbuhan aset ditopang dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 19,31% (yoy) mencapai Rp14,96 triliun. Sedangkan untuk penyaluran kredit dan pembiayaan, Bank Kalsel mampu mencatatkan Rp12,20 triliun naik 12,53% (yoy).
Kredit Bank Kalsel juga semakin terjaga kualitasnya. Hal ini terlihat dari rasio non performing loan (NPL) gross yang turun dari posisi 3,96% di September 2021 menjadi 3,52% di September 2022.
Dari sisi profitabilitas, pada September 2022 Bank Kalsel juga mencatatkan laba bersih Rp247,14 miliar atau tumbuh 10,68% (yoy). Sedangkan return on asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) perseroan masing-masing tercatat 2,35% dan 16,66%.
Berdasarkan laman resmi Bank Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pemegang saham mayoritas Bank Kalsel dengan menggenggam 27,70% saham, sedangkan sisanya sisanya dimiliki oleh 13 pemerintah kabupaten/kota (*)
Penulis: Dicky F.
