Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) telah meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel secara bertahap, serta tidak memperluas kebijakan larangan itu ke komoditas lainnya.
Permintaan IMF ini dinyatakan dalam Article IV Consultation, dimana IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaatnya. Lembaga global tersebut juga mengingatkan jika kebijakan hilirisasi RI ini bakal menimbulkan dampak negatif ke negara lainnya.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” tulis IMF dalam laporannya, dikutip Selasa, 27 Juni 2023.
Maka dari itu, IMF pun menghimbau agar dilakukan analisa rutin perihal biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan memberi tahu tingkat keberhasilan dari kebijakan hilirisasi, serta perlu atau tidaknya kebijakan ini diperluas ke komoditas lain.
“Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif,” tulis laporan itu.
Lebih lanjut, IMF menyarankan agar pemerintah RI mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam bentuk lain untuk mencapai tujuan peningkatan nilai tambah produksi.
“Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” paparnya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas telah menyatakan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas agar nilai tambah komoditas dapat meningkat yang kemudian berdampak pada masyarakat luas.
Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan.
“Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” ujar Jokowi pada pidato Hari Lahir Pancasila, seperti dikutip Selasa (27/6).
Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak 2020. Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah sebesar US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun pada 2022.
Penulis: Steven Widjaja
