Jakarta – 15 Juli 2023 lalu, BPJS Kesehatan memeringati hari jadinya yang ke-55, tonggak sejarah terbentuknya program jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968 yang memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakup pelayanan untuk kesehatan karyawan BUMN beserta keluarganya. Hingga akhirnya, sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
”Memaknai HUT ke-55 tahun ini dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia. Setelah hampir 10 tahun lalu berjuang melalui transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan segala dinamika yang terjadi sehingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain, maka saat ini BPJS Kesehatan kembali melakukan transformasi,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saat acara Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin, 31 Juli 2023.
Ghufron menambahkan di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat. Kendati begitu, Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.
BPJS Kesehatan juga memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN, berupa berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada peserta seperti i-Care JKN sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, diluncurkan pula Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa, Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan, menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN, serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.
Berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C. Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.
”Pada tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif. Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, maka kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income. Untuk itu, BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ditengah lonjakan bonus demografi ini,” tambah Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di acara.
Budi juga mengapreasiasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai fokus pada upaya pencegahan. Budi juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin besar, dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Agus Suprapto, menyoroti bagaimana kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan memiliki andil dalam upaya penanganannya.
”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini, berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta, mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” kata Agus.
Editor: Steven Widjaja
