Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) nasional per Juli 2023, terdapat 12 provinsi di Indonesia yang masuk kategori waspada kerawanan pangan.
Pemetaan tersebut adalah bagian dari sistem peringatan dini kerawanan pangan di Indonesia, untuk digunakan sebagai acuan dalam pengambilan tindakan penyelesaian segera oleh pemerintah.
Pemetaan didasarkan pada aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Di mana indikatornya diantaranya mengacu pada situasi puso atau gagal panen.
“Berdasarkan rilis bulan Juli 2023 diketahui, berdasarkan indeks komposit, tidak ada daerah yang masuk kategori rentan,” ucap Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo, saat rapat pengendalian inflasi yang ditayangkan akun Youtube Kemendagri, dikutip Rabu, 23 Agustus 2023.
“Sebanyak 22 provinsi dalam kategori aman atau 64,71%. Sementara 12 provinsi atau 35,29% kategori waspada, yakni, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau agar pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota perlu menguatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
“Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan bencana pangan lainnya,” tambah Nyoto. Hal ini mengingat cadangan pangan yang ada di BUMN Pangan selaku perpanjangan tangan pemerintah, terhitung kecil.
Porsi cadangan pangan pemerintah yang dimiliki BUMN Pangan, antaranya gula pasir 55%, beras 51%, daging kerbau 31%, minyak goreng 5%, daging sapi 3%, dan cadangan pangan lainnya nol persen. Maka dari itu, tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi dan stabilisasi dari hulu hingga hilir secara optimal.
“Bapanas mendorong upaya pemerintah hingga daerah menaikkan ketersediaan cadangan pangan pemerintah.”
Mengutip paparannya, terungkap cadangan beras pemerintah provinsi di sejumlah wilayah Indonesia sangat minim alias nol persen.
Data per pekan ke-4 bulan Juli 2023, pemetaan cadangan beras pemerintah di DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah nol ton.
Sedangkan NTB, Maluku Utara, dan Papua hanya memiliki cadangan beras pemerintah provinsi di bawah 10 ton.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) memprediksi produksi beras tahun ini mencapai 31,55 juta ton. Sementara, kebutuhan untuk konsumsi langsung rumah tangga sebanyak 22,54 juta ton, luar rumah tangga 8,29 juta ton. Sehingga total kebutuhan beras nasional tahun ini adalah 30,61 juta ton.
Penulis: Steven Widjaja
