Jakarta-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah resmi menjadi Komisaris Utama PT Pertamina dan Nicke Widyawati selaku Direktur Utama Pertamina memastikan pelaksanaan program B30 siap dijalankan di berbagai SPBU mulai tahun depan.
Kepastian disampaikan Nicke usai mendampingi Ahok bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (9/12). Pertemuan itu digunakan keduanya untuk memberi laporan langsung kepada kepala negara.
“Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Presiden soal kesiapan penerapan B30 dari Pertamina. Semuanya sudah siap penerapan B30 di semua SPBU,” ujar Nicke.
Jokowi pun telah memperkirakan bahwa program B30 ini akan bisa diluncurkan pada 20 Desember mendatang dan ditetapkan mulai 1 Januari 2020. B30 adalah program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30% ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
Program ini bertujuan untuk menekan tingginya impor minyak, karena impor minyak menjadi penyebab utama pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Program ini pun diharapkan dapat menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Di samping itu, program ini juga diharapkan membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.
Nicke melanjutkan, dirinya bukan hanya melapor soal B30, tapi juga soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Sayangnya, ia tidak merinci hal itu satu per satu.
“Itu juga sudah menjadi program dari Pertamina dan juga pemerintah,” tuturnya.
Selanjutnya, mantan direksi PLN itu juga menyampaikan program digitalisasi SPBU yang tengah digencarkan perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk memonitor penyaluran BBM subsidi dan elpiji tiga kilogram (kg).
“Kami akan mendorong nanti penggunaan cashless payment untuk seluruh masyarakat yang menggunakan subsidi BBM dan subsidi elpiji maupun solar subsidi,” terangnya.
Namun, ia menyatakan tidak ada pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM untuk tahun depan. Begitu pula soal kewajiban pembayaran talangan subsidi BBM yang seharusnya dibayar pemerintah ke Pertamina.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut menjelaskan bahwa pembahasan soal percepatan investasi dan realisasi pembangunan kilang Pertamina ke depan telah dibahas sebelumnya.
“Kami mau mempercepat semua proyek di Pertamina, salah satunya, tiga proyek dengan Abu Dhabi itu kan hampir US$20 miliar lebih,” pungkasnya.
