Jakarta – Nama bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang bakal bertanding di ajang Pilpres 2024 telah lengkap. Bacapres Anies Rasyid Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres, bacapres Ganjar Pranowo bersanding dengan Mahfud MD, dan bacapres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapresnya.
Berbagai pihak merespons dengan beragam lengkapnya daftar para paslon itu. Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Achmad Widjaja adalah salah satunya. Ia yang berkutat pada sektor energi mengharapkan pemerintahan mendatang untuk memerhatikan hulunisasi, dan bukan hanya hilirisasi.
“Review kembali matriks industri, balik ke hulu. Presiden yang akan datang siapapun yang dipilih rakyat itu wajib melihat bahwa hulu adalah bagian kedaulatan terutama kedaulatan energi. Bicara kedaulatan sudah meluas kemana-mana, tapi satu sisi ketahanan energi dulu, dari sini kita bisa melihat posisi hulu antara hilir jadi lebih indah,” ujar Achmad seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, 23 Oktober 2023.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia sangat berfokus pada kebijakan hilirisasi. Salah satu yang paling mencuat hingga ke dunia internasional adalah hilirisasi industri berbasis nikel. Pemerintah juga sedang merencanakan untuk melakukan hilirisasi pada tembaga.
“Saat ini di hilirisasi walau banyak Kepmen (Keputusan Menteri), PP (Peraturan Pemerintah), kita masih ketergantungan dengan bahan baku impor. Next presiden harus pikirin ketahanan energi, energi bukan semata-mata BBM. Kita jauh sekali hulunisasi, jadi ketergantungan dengan negara lain ditambah kondisi geopolitik begitu kuat,” sebut Achmad.
Ia lalu menilai jika selama 20 tahun era reformasi, kondisi hulu kurang diperhatikan. Saat pemerintah terlalu fokus pada midstream (industri olahan setengah jadi) serta downstream (industri olahan hilir/ jadi), dan hulunya tidak kuat, maka terjadi ketidaksinambungan.
“Industrialisasi nggak bisa dilihat dari hilirisasi aja, itu harus dilihat hulu, industri antara, baru industri hilir. Hilirisasi betul bagi Indonesia, tapi Indonesia hidup dari dekade ke dekade, waktu ke waktu selalu bicara hilirisasi, tapi hulunisasi nggak pernah diceritakan dan nggak pernah diambil tindakan. Hulunisasi harus diambil oleh pemerintah itu sendiri,” tegasnya.
Kebijakan hilirisasi yang dicetuskan Presiden Jokowi memang menimbulkan polemik, khususnya di dunia internasional. Teranyar, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihak IMF akhirnya meminta maaf ke Indonesia karena sempat salah paham terhadap kebijakan hilirisasi.
Penulis: Steven Widjaja
