Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan alasan pemerintah memberikan insentif untuk industri properti dalam waktu dekat ini. Bentuk insentif itu yakni PPN yang akan ditanggung pemerintah hingga pemberian bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta.
“Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67%, dan konstruksi 2,7%,” ucap Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Oktober 2023.
Sebagai informasi, sektor perumahan dan konstruksi berkontribusi ke PDB sebesar 14% sampai 16%. Jumlah tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 13,8 juta orang, serta kontribusi pajak mencapai 9,3% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 31,9%.
“Tadi pak Presiden meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar ini akan berlaku PPN 100%,” tutur Airlangga.
Airlangga menjelaskan aturan ini berlaku sampai akhir tahun 2024, walaupun nilai insentif yang diberikan bakal berkurang pada Juni 2024.
“PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar ini akan berlaku PPN 100% ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan. Sesudah bulan Juni 50% ditanggung pemerintah,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024 mendatang.
“Kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dan lain-lain itu 13,3 juta, pemerintah akan kontribusi 4 juta ini akan sampai tahun 2024.”
Insentif ini diharapkan dapat mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang berjumlah 12,1 juta unit.
“Diharapkan bisa selesaikan backlog. Nanti kita lihat (targetnya). Ini kan waktunya satu tahun diharapkan bisa selesaikan itu,” pungkasnya.
Penulis: Steven Widjaja
