Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan di daerah. Ia meminta alokasi anggaran untuk kemiskinan agar lebih diprioritaskan.
“Kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya (Perlinsos) kurang dari 1%. Mestinya itu diprioritaskan dulu,” ucap Jokowi saat Pembukaan Rakornas Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.
“Mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal,” tambahnya.
Dengan cara demikian, barulah produktifitas anggaran dapat tercapai. “Sekali lagi, kita ini bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Jokowi.
Jokowi lalu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat mendorong produktifitas penggunaan APBN maupun APBD.
“Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif,” jelasnya.
“Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan, ga pusat, ga provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” tegas Jokowi.
Penulis: Steven Widjaja
