Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di awal masa jabatannya merombak susunan direksi dan komisaris di beberapa BUMN. Tapi sebenarnya Erick mengatakan direksi dan komisaris tidak terlalu sering berganti agar kinerja BUMN bisa stabil.
“Nantinya direksi dan komisaris kalau bisa jangan ganti-ganti. Selesaikan sampai akhir masa jabatannya. Bagaimana ada stabilitas kalau tiap tahun ada pergantian. Memang kalau tidak bisa selesai itu biasanya ada catatannya,” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Ia menuturkan, alasan pergantian direksi dan komisaris mayoritas dilihat dari dua hal. Pertama, apakah key performance indicator (KPI) tidak tercapai. Kedua, ada indikasi kesalahan dalam tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG).
“Sekarang kan dalam rangka tour of duty bolehlah kita review direksi dan komisaris di 142 BUMN ini. Koordinasi juga kita tingkatkan lewat rapat bulan dengan Dirut dan Komut BUMN. Untuk jadi direksi BUMN syaratnya paling tidak ada 3 hal, yakni akhlak, loyalitas, dan team work” kata Erick.
Di lain sisi, salah satu yang menjadi sorotan Kementerian BUMN saat ini adalah hal yang sering terjadi di BUMN, yakni window dressing laporan keuangan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Kementerian BUMN.
