Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyampaikan tiga pesan penting dalam rangka menguatkan ekonomi syariah nasional. Ketiga pesan tersebut ditujukannya kepada seluruh pegiat ekonomi syariah di Tanah Air.
Pertama, Ma’ruf yang sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berpesan kepada segenap pegiat ekonomi syariah Tanah Air untuk meningkatkan serta memperluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital.
Ma’ruf katakan bahwa pesan pertama ini sangat krusial karena tanpa pengembangan digitalisasi, akan sukar bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk berkompetisi di skala global. Melalui teknologi digital, produksi layanan atau produk halal akan terakselerasi secara lebih efisien dan produktif.
“Saya mengapresiasi pengembangan platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang hari ini akan diluncurkan. Ini adalah salah satu wujud digitalisasi di sektor syariah yang akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf,” ucapnya pada opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023.
Kedua, ia berpesan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah sampai 50%. Ia terangkan jika peningkatan literasi serta inklusi ini bakal berhubungan dengan perluasan pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dalam mewujudkan peningkatan literasi dan inklusi hingga 50% itu, ia minta kepada seluruh pegiat dan pelaku ekonomi syariah nasional untuk menciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal-kanal informasi yang relevan dengan perkembangan masa kini.
“Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda kita, oleh calon-calon pemimpin masa depan kita,” tambahnya.
Lalu yang ketiga, ia berpesan untuk menjaga dan mengawal konsistensi serta keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah hingga masa mendatang. Ia meminta untuk terus dilakukan penguatan sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan.
“Saya juga minta supaya dituntaskan penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2024-2029, dan integrasikan ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tegasnya.
Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Masterplan Industri Halal Indonesia. Ma’ruf pun meminta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia serta lembaga terkait lainnya untuk mengawal dan segera merealisasikan masterplan tersebut.
“Konkritkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB Syariah yang terukur, serta menjadi bagian dalam perhitungan PDB Nasional. KNEKS, perbankan syariah, dan Bank Indonesia bisa berkolaborasi untuk merealisasikannya,” pungkas Ma’ruf.
Penulis: Steven Widjaja
