Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikannya saat Sidang Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Senin, 3 Juli 2023.
“Dan ini yang paling penting perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, Kejaksaan Rp29,7 triliun, sedangkan dibandingkan untuk irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun,” tutur Jokowi.
Jokowi menjelaskan jika kehati-hatian dalam pembelian barang ini dilakukan demi menghemat biaya pemeliharaan yang dapat timbul setelah pembelian. Jokowi bahkan menyatakan bila biaya pemeliharaan di Kemenhan, Polri, BIN, Kejagung, itu lebih besar ketimbang pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Dan kelihatan ini pemeliharaan di PU Rp14,9 triliun pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan dan irigasi. Sedangkan pemeliharaan di Kementerian/Lembaga yang saya sampaikan tadi Rp21,5 triliun langsung kelihatan ini hati-hati,” ungkapnya.
Sehingga ia meminta kepada jajarannya untuk terus berhati-hati membeli barang, supaya bisa menjaga APBN tetap sehat. Di samping itu, Jokowi meminta belanja APBN dan APBD tahun 2022 memprioritaskan barang dan modal pada produk dalam negeri.
“Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa – apa, kalau tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat,” papar Jokowi.
Penulis: Steven Widjaja
