Jakarta – Korupsi seolah masih jadi penyakit berat yang belum bisa diberantas di Indonesia. Ibarat sel kanker ganas yang terus tumbuh walau sudah di-treatment, korupsi di Nusantara seolah sudah sangat sistemik, menyebar dari tingkat bawah hingga atas, sampai sukar diberantas.
Teranyar, Transparency International merilis data Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022, yang menunjukkan skor CPI Indonesia telah merosot sebanyak 4 poin dari 2021, yakni berada pada skor 34 dari 100 di 2022. Sementara peringkat Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara yang disurvei.
Dengan hasil ini, Indonesia tercatat hanya mampu meningkatkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 dalam 10 tahun terakhir sejak 2012. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bagaimana tingkat respon dari para pemangku kebijakan terhadap korupsi di Indonesia yang masih sangat rendah. Gagasan anti korupsi dan strategi mitigasi korupsi yang dicanangkan pemerintah Indonesia selama ini seolah hanya berjalan di tempat.
“Turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan,” ucap Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.
Korupsi pada bidang strategis, seperti politik dan peradilan menjadi beberapa faktor utama penghambat peningkatan skor dan peringkat CPI Indonesia selama ini. Danang terangkan bahwa ada delapan indikator komposit pada CPI 2022, yang mana kebanyakan dari delapan indikator pada CPI 2022 untuk Indonesia itu tercatat mengalami penurunan dan stagnasi. Sebut saja PRS yang merosot 13 poin, IMD World Competitiveness Yearbook yang merosot 5 poin, dan PERC Asia yang merosot sebanyak 3 poin.
Sementara indikator lainnya yang mengalami stagnasi, yakni Global Insight, Bertelsmann Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit. Dan hanya ada dua indikator lainnya yang mengalami sedikit kenaikan, yakni World Justice Project – Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project (VDem).
“Penurunan, stagnasi, dan kecilnya kenaikan skor pada WJP-ROL Index maupun VDem, adalah kontribusi dari tidak efektifnya pencegahan ataupun pemberantasan korupsi pada sektor politik dan peradilan di Indonesia. Upaya mitigasi korupsi pada kedua sektor itu tercatat minim terobosan, sehingga praktik korupsi dengan mudah dapat dilakukan terus menerus,” terang Danang.
Di samping itu, posisi Indonesia pada CPI 2022 juga terpantau semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia, dan jauh di bawah rata-rata skor CPI negara-negara Asia Pasifik yang berada pada angka 45. Indonesia berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone yang memiliki skor 34. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat 7 dari 11 negara. Menempatkan Indonesia jauh di belakang sejumlah negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.
Peringkat buruk yang didapat Indonesia ini rupanya tak hanya dari lembaga Transparency International. Pada akhir tahun lalu, US News merilis data daftar negara terkorup dari 85 negara yang disurvei. Survei persepsi ini melibatkan 17.000 orang lebih di seluruh dunia.
Bahasan lengkap artikel terkait CPI Indonesia ini dapat dibaca pada e-magazine Asianpost edisi April 2023, yang bisa didapatkan di portal asianpost.id.
Penulis: Steven Widjaja
