Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai rencana akan disiapkan untuk rights issue pada tahun 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia yang cukup mendesak terutama di tengah ancaman pandemi serta pemanasan global.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan melalui skema rights issue, diharapkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN juga semakin kuat untuk menopang penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
“Adanya permodalan yang cukup baik untuk pembangunan perumahan rakyat, memang tugas dari BTN,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pekan lalu.
Erick menuturkan penghimpunan dana dari pasar modal tersebut juga dipilih agar Bank BTN dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa meningkatkan defisit APBN.
“Kami berusaha keras tidak ingin memberikan beban terus menerus kepada pemerintah. Seperti diketahui, defisit anggaran sudah melebihi 3%, ke depan harus kembali 3%,” tutur Erick.
Adapun, pada tahun depan, emiten bersandi saham BBTN tersebut membidik pertumbuhan kredit di level 8%-10%. Asumsi positif tersebut didukung kebutuhan perumahan di Indonesia yang masih besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan rumah MBR masih mendominasi angkat backlog. PUPR mencatat dari 11,38 angka backlog, kebutuhan kepemilikan rumah MBR mencapai 10,59 juta unit.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan dengan jaringan dan infrastruktur pembiayaan perumahan yang solid, perseroan siap mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut hingga 250 ribu unit rumah bagi MBR per tahun.
