Jakarta – Pihak buruh di Indonesia mengatakan akan melakukan aksi mogok kerja dalam skala nasional bila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai menindas kelompok pekerja di dalam negeri. Aksi mogok kerja secara nasional ini direncanakan melibatkan 7 juta buruh.
“Mogok nasional setidaknya di Partai Buruh hampir 7 jutaan, (ditambah) yang belum tergabung, karena bagi kami serikat buruh di Indonesia sangat fundamental UU no 6 2023, jadi hampir pasti tidak kurang 5-7 juta buruh stop produksi,” beber Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz, Senin, 5 Juni 2023.
Bila benar terjadi, maka aktivitas ekonomi dapat lumpuh karena berhentinya produksi perusahaan manufaktur. Bahkan, Riden sudah menegaskan jika hal itu adalah tujuan dari aksi mogok itu.
“Tujuan kami melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah sadar buruh punya kekuatan. Tapi kan sekarang sudah lobi, sudah aksi tapi tak diperhatikan, apa boleh buat,” katanya.
Aksi mogok kerja secara nasional ini rencananya akan dilakukan di sekitar bulan Juli hingga Agustus nanti. Agar aksi tidak terwujud, ia berharap MK bisa mencabut pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja. Proses persidangan pengujian materi terhadap Omnibus Law Cipta Kerja sendiri bakal berlangsung sekitar 3 bulanan.
“Sasaran kami sekarang MK karena kami sedang Judicial Review (JR) kepada MK. Kalau diterima terima kasih, kalo tidak, yang penting kami menyuarakan penolakan UU No. 6 2023,” tuturnya.
Aksi mogok ini sendiri sebenarnya bukan tanpa risiko. Buruh yang ikut aksi mogok terancam dikenakan sanksi seperti pemecatan dari perusahaan karena dianggap mangkir dari kerjaan. Riden pun berharap kondisi demikian tidak sampai terwujud.
“Pilihan itu sebaiknya dihindari kalau pemerintah dan pengusaha mendengar aspirasi kami, kalau ngga mau dengar, ya ngga ada pilihan lain, itu kekuatan kami. Kalau dia hitung kekuatan kami dia takut pemogokan, maka lakukan gimana komprominya, win-win solusinya gimana?” pungkasnya.
Penulis: Steven Widjaja
