Jakarta — Partai Demokrat disuruh belajar matematika dan sejarah dulu sebelum menyerukan kadernya untuk turun demo menolak kebijakan pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Seruan tersebut disampaikan Adian Napitupulu, anggota DPR dari PDIP, Rabu, 7 September 2022. Menurut Adian, untuk menilai kebijakan pemerintah Jokowi tersebut sebaiknya berkaca dulu pada kebijakan sejenis saat SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat berkuasa.
“Di era SBY total kenaikan harga BBM (Premium) Rp4.690, sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp3.500. Jadi, SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp1.190 dari Jokowi,” ujar Adian dalam keterangan tertulis.
Di era SBY, lanjut Adian, upah minimum (contoh DKI) Rp2.200.000 untuk tahun 2013. Dengan BBM harga Rp6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi hari ini BBM Rp10.000 tapi upah minimum Rp4.641.000 perbulan.
“Dengan demikian, maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter,” urai Adian.
Di era SBY, ungkap Adian, masih ada “mafia” terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik.
Baca juga: Jangan Hanya Marah-Marah Mr. President, Reshuffle Please!
Dikatakan, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi, di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.
“Kalau mau dihitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa sepanjang 304.490 km, maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda beda,” urainya.
Dari perbandingan perbandingan angka-angka tersebut di atas, kata Adian, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu
“Maka itu, saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan a historis,” sindirnya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat membebaskan seluruh kadernya mengikuti demo penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Demokrat meminta seluruh kadernya tak menangis saat menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
“Di daerah-daerah seluruhnya sudah menolak, tinggal para kader dibebaskan untuk ikut. Karena ini bukan hanya menyangkut soal DPP, bukan hanya untuk kader, tapi seluruh rakyat,” kata Ketua Bappilu DPP Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Selasa, 6 September 2022.
