Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan perlu adanya penyelarasan kebijakan antar instansi dalam hal menciptakan kemudahan pembiayaan ke sektor UMKM.
Hal ini ia katakan sebagai respons atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin akses pembiayaan ke sektor UMKM di Indonesia untuk dipermudah. Bahkan, Jokowi ingin lembaga perbankan untuk mengesampingkan perihal agunan atau jaminan ketika memberikan pembiayaan ke sektor UMKM, dan lebih melihat pada prospek UMKM.
“Peran daripada kebijakan Kementerian Keuangan, OJK, BI, bersama Himbara dan BUMN itu harus diselaraskan supaya bisa memberikan kemudahan akses pembiayaan. Jadi, terkait agunan dan prospek ini bagaimana caranya,” tutur pria yang juga akrab disapa ET ini saat ditemui pada acara opening ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023 di Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.
Erick lalu mengatakan jika pihaknya di Kementerian BUMN telah menjalankan penyaluran pembiayaan kredit ke UMKM secara efektif. Ia memberikan contoh bagaimana dana untuk kredit UMKM yang sebesar Rp1.600 triliun telah teserap 83% melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
“Ini baru satu Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni BRI, belum Himbara yang lainnya. Efektif,” sebutnya.
Erick kemudian menuturkan bahwa hal ini saja tidak cukup dalam mengembangkan sektor UMKM nasional. Pihaknya juga mendorong terbukanya akses pasar domestik hingga global bagi sektor UMKM di Indonesia.
“Kami Kementerian BUMN melalui PT Sarinah (Persero), mendorong juga program Windonesia di Perth, Australia. Dan ini beli putus loh. Makanya, saya katakan UMKM juga harus dikurasi karena kalau beli putus kan ada risiko tidak laku di negara lain. Nah, hal-hal ini yang kita coba bangun, tetapi kolaborasi antar stakeholders yang peduli UMKM ya harus berkesinambungan. Tak bisa hanya BUMN ditugaskan,” tegasnya.
Sebagai informasi, di acara yang sama, Jokowi meminta para pemangku kepentingan yang ada untuk memberikan perhatian serius terhadap kemajuan sektor UMKM dalam negeri. Ia menjelaskan, sektor UMKM nasional masih kalah jika disandingkan dengan negara tetangga Singapura, Tiongkok, Jepang, India, dan bahkan Thailand.
Dari sisi ekspor, ekspor produk sektor UMKM nasional ialah sebesar 15,7%. Angka tersebut kalah dengan besaran pangsa ekspor sektor UMKM Singapura yang sebesar 41% dan Thailand yang sebesar 29%.
Sementara itu, porsi pembiayaan dari lembaga perbankan ke sektor UMKM nasional ialah sebesar 21% dari total kredit yang ada. Sedangkan di Tiongkok dan Jepang, porsi penyaluran pembiayaan atau kredit dari perbankan ke sektor UMKM ialah 65%, dan India sebesar 50%.
“Ini menjadi pekerjaan besar kita. Pak Menteri BUMN, juga dengan BI dan OJK, ini regulasinya harus diperbaiki, karena tak semua UMKM kita punya aset agunan. Prospek itu juga harus dilihat, jangan hanya melihat agunannya mana. Tak punya agunan, tapi prospeknya bagus, seharusnya juga bisa diberikan kredit,” harap Jokowi.
Penulis: Steven Widjaja
