Jakarta – Wakil Presiden Ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel, banyak diambil oleh negara lain, termasuk Tiongkok.
Ia lalu mengkaitkan kondisi tersebut dengan tingkat kepercayaan diri Indonesia dalam penguasaan teknologi. Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan sumber daya alam Indonesia selalu dikuasai asing.
“Kenapa kita selalu tidak percaya diri. Kita bicara banyak hal, kita bicara nikel, 90% nikel ini dikuasai China karena mereka selalu menganggap teknologi adalah mereka. Kita selalu harga diri rendah, seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi,” ujar pria yang akrab disapa JK ini pada acara Economix FISIP UI, dikutip Rabu, 29 November 2023.
Padahal, ia menilai Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, mampu mengoperasikan kekuatan teknologi yang ada, seperti dalam pengolahan dan pemurnian (smelter) bijih mineral. Indonesia diprediksi akan mengoperasikan 116 smelter dalam beberapa tahun mendatang. Jumlah itu termasuk smelter yang telah beroperasi, dalam tahapan konstruksi, serta direncanakan akan dibangun.
“Perusahaan itu membuktikan bahwa semua bisa dilaksanakan dengan teknologi dan kita bisa menguasai teknologi itu, smelter, apapun, listrik apa pun bisa kita kuasai,” ucapnya.
Ia lalu kembali menekankan pentingnya kepercayaan diri dalam mengelola sumber daya alam itu.
“Kemajuan itu hanya bisa selama kita punya pengaruh politik dan penguasaan teknologi. Sekaya apapun negeri, selama anda tidak menguasai teknologi, maka kita akan dijajah oleh negara yang kuasai teknologi dan kemampuan modal dan percaya diri. Tanpa itu tidak akan terjadi,” jelas JK.
Sorotan mengenai dikurasnya SDA Indonesia oleh negara luar bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan keuntungan dari program kebanggaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni hilirisasi di Indonesia yang justru malah dinikmati oleh industri Tiongkok.
Faisal juga mengatakan bahwa hilirisasi pada komoditas nikel di Indonesia yang mana memproses bijih nikel menjadi barang turunan seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan fero nikel, sebanyak 99% produknya dikirimkan ke Tiongkok.
“Kalau hilirisasi sekedar dari bijih nikel jadi NPI atau jadi fero nikel. NPI dan fero nikel 99% diekspor ke China, jadi hilirisasi Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China itu dia, luar biasa,” beber Faisal.
Meskipun begitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah mengklarifikasi pernyataan tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan jika Indonesia diuntungkan dari nilai tambah hilirisasi nikel hingga 53%.
Hal itu berdasarkan perhitungan bahwa dari 100% nilai produk smelter, kontribusi bijih nikel adalah 40%, 12% laba operasi yang bisa dinikmati investor, dan 48% adalah sumber daya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk mengolah bijih nikel itu.
“Dari 48% angka tersebut, 32% dinikmati oleh para pelaku ekonomi di dalam negeri dalam bentuk batu bara (untuk listrik), tenaga kerja, dan bahan baku lain. Sehingga hanya 16% yang dinikmati oleh pihak supplier dari luar negeri,” jelasnya.
Berdasarkan hitungan itu, nilai tambah yang dinikmati oleh investor dan supplier dari luar negeri sebesar 16% yang ditambah dengan komponen laba operasi 12%, sehingga menjadi 28%.
“Sehingga, nilai tambah yang dinikmati oleh dalam negeri adalah 32% atau secara proporsi mencerminkan sekitar 53% (32% dibagi 32%+12%+16%) dari seluruh nilai tambah hilirisasi nikel. Nilai tambah dalam negeri akan lebih besar jika pihak investor asing tersebut melakukan reinvestasi di dalam negeri, tidak lagi mendapatkan tax holiday atau bahkan ada keterlibatan investor lokal,” cetusnya.
Dengan penjelasan yang ada, Seto menyatakan bahwa data dan informasi yang dia beberkan lebih akurat ketimbang data dari Faisal Basri.
“Meskipun angka saya di atas adalah estimasi, tapi saya cukup yakin angka saya lebih akurat dibandingkan klaim Faisal Basri yang menyebutkan hanya 10% nilai tambah di dalam negeri yang dinikmati dari hilirisasi nikel ini,” pungkasnya.
Penulis: Steven Widjaja
