Jakarta – Salah satu tantangan pemerintah adalah angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia masih tinggi. Kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka 12,7 juta unit. Di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada 2045, Indonesia zero backlog.
Dalam ekosistem perumahan di Tanah Air, Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi salah satu aktor penting. BP Tapera berperan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan, ada empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya availability, affordability, accessibility, dan sustainability.
Lalu, bagaimana peran BP Tapera menjawab isu tersebut? Misalnya terkait dengan isu availability yang berkaitan dengan ketersediaan dana. Seperti diketahui, fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut mix and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.
“Untuk KPR perumahan tenornya panjang itu membutuhkan pendanaan jangka panjang. Di sinilah peranan BP Tapera dalam menyediakan terkait dengan likuiditas,” jelas Adi dalam InfobankTalknews bertajuk “Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia”, di Infobank TV, Selasa (12/12).
Sedangkan terkait dengan affordability atau kemampuan masyarakat dalam hal memiliki perumahan. Di sini, BP Tapera hadir dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. “Kita memiliki peran untuk set up skema-skema pembiayaan baik untuk rumah tapak, high rise. Tentunya dalam pembiayaan skema ini kita dibantu oleh teman-teman perbankan,” terangnya,” terangnya.
Dia menjelaskan, salah satu skema yang ditawarkan BP Tapera kepada masyarakt adalah penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. FLPP sangat diharapkan dapat menjadi ‘jalan tol’ bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.
Hingga saat ini, BP Tapera mencatatkan kinerja positif terkait dengan penyaluran FLPP senilai Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit rumah pada 2023. Hasil ini sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. “Kita sudah mencapai target untuk 299.000 unit rumah dan yang disalurkan kepada masyarakat senilai Rp25,18 triliun,” kata Adi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP), Junaidi Abdillah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi para mitra strategis dalam mendukung program sejuta rumah.
“Nah di antaranya misalnya seperti perizinan, pembiayaan, pertanahan, dan institusi lainnya yang terlibat langsung di dalam bagaimana mensupport program satu juta rumah ini nah itu sampe sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan,” ucap Junaidi.
Dia berharap, ke depannya melalui BP Tapera sebagai salah satu mitra kerja dari Apersi untuk menjawab tantangan tersebut dan turut mendorong adanya sinergi bersama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pemeritah pada program sejuta rumah.
“Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program satu juta rumah itu harus betul-betul adanya sinergi ini penting,” imbuhnya.
Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, memberikan sejumlah catatan penting untuk BP Tapera agar benar-benar melakukan misinya dengan baik. Pertama, terkait tugas BP Tapera dalam pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat.
Eko ingin agar pengelolaan dana masyarakat oleh BP Tapera bisa lebih dimaksimalkan. Ia meminta BP Tapera untuk memiliki mitra atau opsi lain di luar lembaga perbankan dalam melakukan pengelolaan dana.
“Jangan sampai bank saja yang menjadi tumpuan dari Tapera. Setidak-tidaknya saham bisa menjadi pilihan, tapi nanti saham loss dianggap merugikan negara. Hancur lagi kita,” tuturnya.
Hal penting lainnya yang jadi perhatian BP Tapera terkait kerja sama dengan pengembang perumahan. Pasalnya, hal ini akan berkorelasi dengan kualitas bangunan. Ia meminta agar BP Tapera membuat ‘whitelist’ atau daftar entitas-entitas developer yang berkualitas.
“Tidak hanya developer yang kutu loncat. Karena banyak pengalaman di lapangan, saya banyak teman-teman perbankan, itu banyak developer yang blacklist. Ganti nama, coba-coba hanya untuk memanfaatkan situasional yang sementara,” jelas Eko. (*)
Editor: Steven Widjaja
