Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap optimis dengan kinerja industri perbankan Indonesia di tengah gempuran perang tarif impor Trump 2.0. Optimisme itu ditunjukkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, yang mengungkapkan bahwa pihaknya percaya jika sejumlah target kinerja industri perbankan untuk tahun 2025 akan tetap tercapai.
Untuk kinerja dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan, ia meyakini akan mencapai pertumbuhan melebihi 5 persen atau mendekati 6 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan penyaluran kredit, pihaknya optimis jika pertumbuhan kredit akan tetap sesuai target yang sudah ditetapkan, yakni sebesar 9 sampai 11 persen.
“Untuk kredit, yang tercatat di kami per Maret ini dibandingkan Maret tahun lalu, masih berada di kisaran 9,2-9,3 persen. Jadi, kami tetap confidence dan saat kami berdialog dengan pihak perbankan, kami juga mendapati bahwa dalam rencana bisnis bank, target masing-masing mereka juga masih sama,” ujar Mahendra saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/4).
Lebih jauh, Mahendra menjelaskan jika pihaknya juga ikut berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI untuk mendorong penguatan ketahanan atau resiliensi dari industri-industri yang berpotensi terkena imbas peningkatan tarif impor.
Pihaknya bersama dengan Kemenko Perekonomian RI juga sudah memetakan skema penyaluran kredit bagi sektor-sektor yang berpotensi terkena imbas tarif impor, seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan furniture.
Ia meyakini upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha, mengurangi biaya tinggi dalam ekonomi, melakukan deregulasi dalam perizinan dan peraturan yang berlaku akan berhasil, sehingga tidak membebani pelaku usaha, serta memberikan perlindungan pasar dalam negeri dari persaingan tidak sehat, seperti dumping maupun impor ilegal.
“Kalau itu dilakukan sebenarnya kita bisa tetap menjaga daya tahan, bahkan bagi industri yang terkena langsung (dampak tarif impor). Sambil tetap memperkuat pasar dalam negeri dan pasar negara-negara lain,” sebut Mahendra.
Pihaknya pun masih terus mengikuti perkembangan negosiasi perdagangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS yang masih berlangsung saat ini. Ia berharap pemerintah Indonesia melalui kementerian perekonomian, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian bisa mengambil langkah-langkah yang bijak nan tepat untuk meminimalisir dampak perang dagang terhadap ekonomi RI.
Penulis: Steven Widjaja
