Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp700 miliar bagi pusat data nasional (PDN).
PDN yang belakangan ini down imbas diretas hacker masuk dalam salah satu komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024.
“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (27/6).
“Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun,” tambah Sri Mulyani.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp1.145,3 triliun per Mei 2024. Uang negara sebanyak itu sudah dibelanjakan 34,4 persen dari total pagu anggaran alias 14 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi menyentuh Rp824,3 triliun. Ani mengatakan ini naik 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan sudah mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.
Rinciannya, Rp388,7 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Ada juga belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.
“Untuk (tema) infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya kita sudah membelanjakan 26,7 persen dari total alokasinya,” jelasnya.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini melonjak tinggi 20,6 persen. Tahun lalu, level belanja infrastruktur itu Rp93,7 triliun, sekarang melonjak ke Rp112,9 triliun. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir,” imbuh Ani.
Terlepas dari anggaran infrastruktur yang cukup besar, termasuk untuk mengelola data center, faktanya PDN tak imun terhadap serangan siber.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui Pusat Data Nasional mengalami gangguan pada Kamis (20/6), dan berimbas ke sejumlah layanan publik di Indonesia. Salah satu yang paling terdampak dan viral adalah terganggunya layanan imigrasi di bandara.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan ada serangan siber ransomware di balik tumbangnya data center tersebut. Ini merupakan bagian dari modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0.
Tebusan Rp131 Miliar
Direktur Network dan IT Solutions Telkom Herlan Wirjanako, menyatakan ransomware bernama Brain Cipher ini mengunci data PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar).
“Jadi, memang di dark web (situs gelap) itu ada jalan dan kita ikuti, mereka (pihak yang menyebar ransomware) minta tebusan ada 8 juta dollar AS. Demikian,” ungkap Herlan.
Pemerintah menegaskan tidak mau membayar permintaan pelaku peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya, Jawa timur, untuk menebus kembali data yang dibobol sebesar Rp 131 miliar.
“Pemerintah enggak mau, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar itu,” ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong, Rabu, 26 Juni 2024.
Usman mengatakan, alasan pemerintah menolak membayar tebusan karena data PDNS yang dibobol itu sudah tidak bisa diutak-atik, baik oleh si peretas maupun oleh Kominfo.
“Karena sudah diamankan data itu. Sudah kami tutup, kan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, Kominfo bersama BSSN serta Telkom Sigma selaku vendor telah mengisolasi data-data dari PDNS 2 di Surabaya. Karena itu, ia mengklaim bahwa data di pusat data itu tidak bisa diambil oleh pelaku peretasan, meski servernya berhasil dilumpuhkan.
“Emang kami bayar juga dijamin enggak diambil datanya? Enggak kan. Yang penting sudah kami isolasi,” kata Usman.
Ia juga menyebut, pasca pemerintah mengeluarkan pernyataan publik tidak bakal memenuhi tuntutan dari peretas, tidak ada ancaman lanjutan yang datang dari pelaku peretasan.
Alih-alih membayar tuntutan pelaku peretasan, Usman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini ialah memulihkan tenant-tenant yang memiliki back up data. Menurut Usman, baru ada 44 tenant layanan pemerintah yang memiliki cadangan data.
Usman menyebut, lima tenant layanan pemerintah sudah pulih imbas serangan Ransomware di PDNS 2. Tenant layanan pemerintah yang sudah pulih dari serangan Ransomware di antaranya layanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap LKPP, layanan perizinan event Kota Kediri milik Kemenkomarves, ASN Digital, dan layanan Si Halal Kemenag.
Ia menargetkan, hingga akhir Juni 2024 sebanyak 18 tenant bisa dipulihkan dari serangan Ransomware di PDNS 2, Surabaya itu. Ia mengungkapkan, upaya pemulihan sistem layanan pemerintah ini perlu dilakukan secara cepat agar pelayanan dan akses publik tidak terganggu lama.
Penulis: Steven Widjaja
